BOGOR (24/3) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap gelar pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 34 Provinsi. Koordinasi tersebut dilakukan guna memetakan profil perikanan tangkap prioritas dalam mendukung penguatan ekonomi biru.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ridwan Mulyana menyampaikan rencana KKP
mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur, melalui penerapan pembatasan kuota sumber daya ikan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan
pemberdayaan nelayan di Indonesia.
Dia mengatakan KKP beserta pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk mengembangkan berbagai upaya dalam mendukung kebijakan blue economy melalui program strategis penangkapan ikan terukur. Di sisi lain tetap berupaya memastikan pengelolaan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.
“Sejak 2019 KKP telah mengidentifikasi komoditas perikanan tangkap prioritas berdasarkan kriteria seperti nilai komersil, potensi pasar, ketahanan pangan, dan lainnya. Contoh ikan cakalang, tuna, cumi-cumi, rajungan, udang, kepiting, kerapu dan kakap. Masing-masing memiliki nilai stategis untuk dikembangkan menjadi pengelolaan perikanan berkelanjutan,” jelasnya.
Pertemuan dengan 34 DKP ini memberikan kesempatan bagi tiap daerah untuk memaparkan profil perikanan tangkap prioritasnya. Tidak hanya dari jenis ikannya, namun juga dari alat penangkapan ikan, area/lokasi tangkapan, jumlah armada dan nelayan, rantai pasokan/pengawasan (pelaku usaha), jumlah tangkapan, serta potensinya.
“Kegiatan ini menjadi sinergi penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Usulan dari tiap daerah akan kita tampung, dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan langkah pengembangan perikanan berkelanjutan selanjutnya,” imbuhnya. Lebih lanjut, menurut Ridwan sinergi ini akan memperkuat peran pemangku kepentingan pada tingkat daerah, termasuk dalam konteks pengumpulan data/informasi, pemahaman dan kepatuhan
pada regulasi, serta penguatan kelembagaan.
“Nantinya bisa kita petakan profil tiap daerah dari masing-masing usulannya berdasarkan nilai ekonomi bagi masyarakat, potensi pasar ekspor, potensi pasar domestik, dukungan dan keberadaan industri, dukungan pemangku kepentingan terkait seperti Perguruan Tinggi, LSM dan asosiasi industri yang memiliki nilai kearifan bagi masyarakat dan tentunya penting untuk ketahanan pangan,” ucap Ridwan.
Pertemuan yang dilakukan selama dua hari, 23-24 Maret, secara hybrid ini merupakan hasil kolaborasi KKP dengan Marine Stewardship Council (MSC). MSC merupakan NGO mitra kerja sama Ditjen Perikanan Tangkap yang berfokus pada program perbaikan perikanan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan ekonomi biru merupakan konsep untuk mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari.
-HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP-