Pertemuan membahas program perikanan para mitra NGO dan asosiasi perikanan sebagai bagian dari
koordinasi dan mendukung rencana kegiatan implementasi program strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP).
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP Republik
Indonesia didukung oleh Marine Stewardship Council Indonesia menggelar pertemuan pembahasan
kerjasama dan rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan seluruh mitra kerja NGO yang
bergerak di sektor lingkungan, perikanan dan kelautan di Indonesia. Pertemuan dilakukan pada tanggal
19 Januari 2022 di Bogor secara hybrid, sebagian peserta hadir secara langsung di tempat dan sebagian
secara daring.
Lebih dari perwakilan 40 lembaga hadir dalam pertemuan pembahasan, diantaranya NGO seperti Marine
Stewardship Council, Sustainable Fisheries Partnership, UNDP- ATSEA Indonesia Project, Econusa, IOJI,
Yayasan Konservasi Alam dan Yayasan IPNLF. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari industri
perikanan tangkapa seperti Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia, Asosiasi Tuna
Longline Indonesia dan Asosiasi Demersal Indonesia serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Selain
itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Komite Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu Berkelanjutan Provinsi
NTB dan FPIK IPB University dan lain-lain. Pertemuan bertujuan untuk mengkoordinasikan program kerja
perikanan para mitra agar selaras pelaksanaan program strategis DJPT-KKP, yaitu : Kebijakan Penangkapan
Terukur dan Kampung Nelayan Maju.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Zaini,
menyampaikan dalam arahan pertemuan: "Pertemuan ini merupakan komitmen KKP untuk
mensosialisasikan penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur dan kampung nelayan maju sebagai
bagian dari upaya KKP agar ekonomi dan ekologi pemanfaatan sumber daya laut dapat berjalan seimbang.
Kami meminta NGO yang peduli pada lingkungan dan masyarakat nelayan untuk bersama-sama
melakukan pengawasan dan mendukung dalam pelaksanaanya nanti. Pertemuan hari ini menjadi wadah
bagi kami untuk memahami program kerja mitra KKP dan menyinergikannya dengan kebijakan perikanan
terukur tahun ini.”
Untuk menerapkan hal tersebut, sejumlah program kegiatan telah disiapkan, diantaranya adalah
pembagian zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPP-NRI), dan implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA pasca produksi serta sistem
kontrak penangkapan ikan. Penangkapan perikanan terukur adalah pengaturan penangkapan ikan yang
dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut agar tetap lestari. Pengendalian tersebut dilakukan
dengan memperkuat mekanisme perizinan dan pendataan berdasakan pertimbangan kuota dan hasil
tangkapan pelaku usaha perikanan.
Sedangkan program Kampung Nelayan Maju dikembangkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih,
sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya nelayan. Perlindungan dan
peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian KKP.Pada tahun 2022, DJPT-KKP telah
menyiapkan 120 desa sebagai kandidat Kampung Nelayan Maju bersama lembaga terkait. Kedua program
tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas
mengenai peran mitra NGO dan industri dalam mendukung kebijakan strategis KKP ini.
Dalam pertemuan ini, mitra NGO dan perwakilan industri (asosiasi perusahaan penangkapan ikan)
memaparkan program kerja masing-masing dan menyampaikan rencana sinkronisasi dengan Kebijakan
Perikanan Terukur dan Kampung Nelayan Maju. Dalam beberapa tahun terakhir, mitra dan program yang
berkolaborasi dengan Direktorat PSDI-DJPT meningkat baik dikarenakan kebutuhan pasar akan produk
perikanan berkelanjutan dan kelangsungan sumberdaya juga upaya mendukung program pemerintah.
Berbagai inisiatif telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan Indonesia
berkelanjutan. Masing-masing mitra dan program tersebut memiliki pendekatan yang beragam sesuai
dengan fokus dan sumber dayanya.
Dari hasil pemaparan dan pembahasan 20 lembaga ditemukan pola program perikanan yang saling
bersinggungan. Selanjutnya beberapa tindak lanjut akan dilakukan, diantaranya adalah pemetaan
komoditas dan lokasi kerja yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sama namun
berbeda desa, sinergitas program kerja dengan dengan lokasi desa Kampung Nelayan Maju, pendataan
yang saling terintegrasi, serta dorongan untuk penyelesaian kelengkapan data. Terutama dokumen yang
berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Strategi Pemannfaatan Sumberdaya Ikan
atau Harvest Strategy.
Kebijakan Perikanan Terukur juga merupakan langkah awal implementasi prinsip ekonomi biru yang
memerlukan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan
perikanan. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat
untuk pembangunan ekonomi nasional.
Dr. Ridwan Mulyana, S. Pi., M.Si (Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT KKP), menyampaikan:
“Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT-KKP sebagai hilir dari program perikanan tangkap
bertanggung jawab untuk memastikan dan memfasilitasi serta mengkoordinasi serangkaian kegiatan dan
program serta inisiatif mitra guna memastikan pencapaian dan aktivitasnya mendukung program DJPT.
Untuk itu perlu memperkuat komunikasi dan mengembangkan wadah pemangku kepentingan guna
mempercepat perkembangan dan mengkoordinasikan program yang dikelola masing-masing lembaga.
Pertemuan hari ini telah menjadi bank data program kerja dan sebagai basis kerjasama yang berkelanjutan
yang harapannya akan berhasil mengatasi kesenjangan-kesenjangan, sehingga menjadi solusi yang
konkret.”
-SELESAI-