Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur mengundang Marine Stewardship Council (MSC) untuk menjadi narasumber Bimbingan Teknis Perikanan Tingkat 1 bersama mitra. Bimtek tersebut berfokus pada bidang perikanan yang ditujukan bagi pemangku kepentingan lintas disiplin, termasuk industri, LSM, badan pemerintahan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, nelayan, peneliti, dan akademisi terkait.

Kegiatan yang berlangsung pada 20-21 September 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dibuka oleh Muhammad Idnillah, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. 

“Kami mendukung pengajuan sertifikasi MSC yang dilakukan oleh Aruna karena inisiatif ini merupakan awal yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas ketertelusuran hasil perikanan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami, program ini dapat mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan legalitas kapal penangkapan ikan," ungkapnya.

Bukan hanya sebagai tindak lanjut dari hasil pra penilaian untuk sertifikasi rajungan di perairan Kalimantan Timur, rangkaian acara tersebut juga bertujuan untuk menegaskan komitmen industri dalam menerapkan praktik perikanan berkelanjutan. MSC adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang mengatasi permasalahan perikanan tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut bagi generasi mendatang. 

Fisheries Manager Indonesia and Southeast Asia MSC, Anthony Alvin pun menyatakan bahwa Bimtek Perikanan Tingkat 1 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pemangku kepentingan mengenai sertifikasi MSC dan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP). MSC, Aruna, dan para pemangku kepentingan, terutama ujung tombak industri perikanan, yakni para nelayan, juga ikut terlibat dalam agenda ini. 

“Konsep rencana aksi yang pragmatis dan konsisten pun telah disepakati oleh panel konsultatif yang dibentuk. Memang harus 360°—semua harus terlibat, sehingga praktik dan manajemen perikanan yang benar dan efektif pun dapat terwujud secara nyata," ujarnya. 

Bimtek kemudian diikuti dengan rapat pemangku kepentingan yang membahas tentang perbaikan pendataan dan pengawasan terhadap praktik penangkapan perikanan, khususnya rajungan. Pada rapat yang dimoderatori oleh WWF Indonesia, terbentuklah struktur Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur. 
Para pemangku kepentingan menyusun rencana kerja yang dapat dijadikan patokan untuk memantau, mengevaluasi strategi pengelolaan, dan mengidentifikasi isu material yang harus diatasi. Pemangku kepentingan terdiri dari DKP Provinsi Kalimantan Timur, Diskan Penajam Paser Utara, DP3 Balikpapan, BKIPM Kelas I Balikpapan, Stasiun SDKP Tarakan, Pusriskan BRIN, nelayan binaan Aruna, dan WWF Indonesia.

Sebagai penutup, Utari Octavianty, Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, mengatakan, "Kami percaya bahwa tahap pre-assessment untuk memperoleh sertifikasi MSC yang saat ini tengah Aruna jalani, harus terus diimbangi dengan langkah-langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Dengan adanya bimtek ini, Aruna berharap agar pentingnya sertifikasi internasional pada produk seafood khususnya, dapat semakin diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian, akses menuju pasar yang lebih luas pun dapat terjamin secara berkelanjutan."